LABUHA -
Badan Pusat Statistik (BPS) Halmahera Selatan menggelar sosialisasi Survei
Penyusunan Disagregasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 2018 yang
dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Bupati, pada
Rabu, 4 April 2018.
Hadir dalam kegiatan
tersebut Asisten I Bidang Pemerintahan Amirudin Dukomalamo, Asisten II
Chairudin A. Rahman, Asisten III Yusuf Taudin, Staf Ahli, Kepala BPS Muhammad
Rismat, SE.M.Si, Kepala Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Fikri
Abusama serta Pimpinan SKPD dan Peserta Sosialisasi.
Bupati Halsel, Bahrain
Kasuba, dalam sambutannya yang disampaikan oleh Amirudin Dukomalamo selaku
Asisten I, bahwa pembangunan ekonomi
merupakan salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka
indikator-indikator pembangunan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi
dan tingkat pengangguran wajib diselidiki secara berkala sehingga perlunya
peran dari BPS sebagai penyedia data menjadi sangat penting.
Lanjut Amiruddin, dalam
rangka mendukung program nasional, maka pada tahun 2018, BPS akan melaksanakan
survei disagregasi PMTB dengan responden Dinas atau instansi, rumah tangga,
lembaga yang melayani rumah tangga dan perusahaan. “ Pemerintah berupaya akan
terus meningkatkan iklim investasi agar daya saing usaha tinggi dan tenaga kerja
terserap dengan baik, demikian juga dengan pengembangan pariwisata di Indonesia
khususnya Halsel,” pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama
Muhammad Rismat selaku Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa
tujuan dari sosialisasi survei penyusunan disagregasi PMTB adalah untuk
mengetahui data investasi yang dilakukan oleh pemerintah baik swasta maupun
perusahaan dan industri.
Dirinya berharap setiap
sampel baik dari pemerintah maupun swasta dan aparat desa dapat memberikan data
yang sebenarnya, karena ini merupakan data yang sangat penting untuk melihat
investasi yang ada di setiap daerah.
Perlu diketahui bahwa
survei disagregasi PMTB merupakan sumber data strategi untuk mengidentifikasi
dan mempetakan potensi investasi fisik yang dimiliki, sehingga data disagregasi
PMTB ini adalah bekal untuk pemerintah dalam pengembangan dunia usaha,
pariwisata serta merumuskan kebijakan-kebijakan yang tepat. (snr)
