 |
| Kampanye penolakan PT BBH |
Koordinator FGAT, Suswadi Abadan mengatakan, karena berpotensi merusak alam, isu kehadiran tambang tersebut menuai protes dari pemuda, mahasiswa, dan masyarakat yang tergabung dalam FGAT.
Suswadi menyebutkan, kampanye penolakan yang digelar merupakan langkah mengajak masyarakat, khususnya maba selatan untuk menolak kehadiran PT BBH.
"Ini sebagai langkah awal menyatukan persepsi, bahwa hadirnya tambang lebih banyak mendatangkan mudharat," ungkap Wadi sebagaimana rilis yang diterima, Selasa, (16/04/2024).
PT BBH, sebut Wadi, tengah dalam tahapan pengusulan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sejak tahun 2022 dengan usulan beroperasi seluas 4.453 hektar.
Ia menyebutkan, wilayah maba selatan dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Timur adalah kawasan yang diperuntukan pengembangan potensi alam pada sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata.
"Wilayah Maba Selatan masuk zona prioritas kawasan pengembangan perikanan, pertanian, dan pariwisata. karenanya, investasi pertambangan tidak relevan dengan perencanaan yang berbasis pada potensi alam daerah setempat yang telah ditetapkan dalam RTRW," ujarnya.
Bagi Wadi, pertambangan tidak relevan untuk masyarakat Maba Selatan yang mayoritas adalah petani dan nelayan. Aktivitas melaut dan bercocok tanam menjadi aktivitas memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Jika perusahaan beroperasi, tong pe om-om yang notabenenya nelayan dan petani, mata pencahariannya akan terancam akibat dampak pertambangan yang nantinya merusak laut dan hutan," tutupnya. (red)
