 |
| Ketua GPM Kota Ternate, Juslan J. Latif |
TERNATE, PotretMalut - Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Kota Ternate mendesak Kejaksaan Negeri memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Sosial Kota Ternate, Burhanuddin Abdul Kader, untuk dimintai keterangan dan pertanggung jawaban pembangunan Kantor Dinas Sosial Kota Ternate.
Pasalnya, ada dugaan korupsi dalam pembangunan kantor dengan anggaran kurang lebih Rp 6 miliar tersebut.
Ketua GPM Kota Ternate, Juslan J. Latif mengatakan, proyek yang dikerjakan CV Wijaya Saka Sejati pada tahap I dan CV Irama pada tahap II itu, hingga kini tidak selesai dikerjakan.
 |
| Pembangunan gedung kantor Dinas Sosial |
“Pekerjaan pada tahap I tahun anggaran 2022 dialokasikan anggaran senilai Rp 1,9 M, dan di kerjakan perusahan CV WIJAYA SAKA SEJATI. Sementara pada tahun anggaran 2023, pekerjaan tahap II dialokasikan anggaran senilai Rp 4,1 M dan dikerjakan oleh CV IRAMA,” ungkap Juslan sebagaimana rilis yang diterima, Jum’at, (05/04/2024).
Juslan menegaskan, proyek pekerjaan dengan nilai anggaran yang fantastis ini patut dipertanyakan, karena diketahui pencairan anggaran sudah 100%.
“Besok Kami akan resmi menyurat dan melaporkan kepada Kejari Ternate dan Kejati Maluku Utara, untuk ditelusuri dugaan masalah pada pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Sosial yang berlokasi di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan itu,” ujarnya.
Selain itu, GPM juga meminta Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman untuk mengevaluasi dan mencopot jabatan Kadis Sosial Kota Ternate, Burhanuddin Abdul Kader dan Sekretaris Dinas Sosial Adnan Kadir atas masalah ini.
Juslan menegaskan, jika wali kota juga terkesan tidak peduli atas masalah ini, pihaknya meragukan komitmen wali kota dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas dari Korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana amanat Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999.
“Pasca lebaran idul fitri, kami akan menggelar aksi unjuk rasa atas persoalan ini dan sejumlah masalah serius lain yang terjadi di pemkot ternate,”. Tutupnya. (Tim/red)
