 |
| Ijan Sileleng |
Oleh: Ijan Sileleng
(Pemerhati Lingkungan)
Pemerintah berjubah pencerahan merupakan wujud pemerintahan yang lembut, dengan kebijakan yang mampu membangun kepercayaan masyarakat.
Dengan dalih ilmiah, pemerintah berjubah pencerahan membangun kepercayaan dan menciptakan ketergantungan masyarakat dengan program sosial seperti sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT), pendidikan gratis, juga dalih pengentasan kemiskinan.
Dengan cara ini, pikiran masyarakat dikendalikan. Sejalan dengan Foucault dalam "Relasi Kuasa", yang memandang kuasa disamarkan dengan serangkaian regulasi rumit yang saling mempengaruhi, sehingga kuasa terlihat produktif.
Kuasa atau pemerintah, memproduksi lingkup objek dan ritus-ritus kebenaran, membangun penjara "Panopticum" atau normalisasi di produksi dengan menciptakan sistem kontrol yang sistematis.
Dari sini terbentuk stabilitas sosial, dengan menjadikan semua orang merasa dipeduli dan patuh terhadap kekuasaan. Alhasil, relasi hidup antara manusia dengan alam hilang ditelan relasi kuasa dalam pemerintah berjubah pencerahan.
Akibat dari tergerusnya relasi antara manusia-alam, terjadi monopoli sumber daya alam, dan intervensi kebudayaan lewat media. Kebudayaan sebagai kesadaran kolektif cara berpikir, bersikap, dan bertindak, dianggap penting untuk diintervensi agar monopoli sumber daya alam berjalan mulus.
Apakah "Pemerintah berjubah pencerahan" akan tetap bertahan? Jika investasi sektor ekstraktif dan kekuasaan politik menyatu, maka wujud pemerintahan ini akan tetap bertakhta, masyarakat akan tergerus dan tersingkir dari tanahnya sendiri, kebudayaannya akan berubah. Hasilnya, kita menunggu kerusakan akibat amukan alam.
Di Halmahera Tengah, pemerintah "Berjubah pencerahan" sangat nampak. Di tengah massif nya eksploitasi sumber daya alam, pemerintah mementingkan relasi kuasa dan membelakangi relasi alam.
Tak terlihat kebijakan yang bersentuhan dengan masalah ekologis, padahal di Halmahera Tengah, ruang hidup mulai hilang dikepung pertambangan akibat Proyek Strategis Nasional (PSN).
Apakah pemerintah adalah wakil masyarakat untuk kesejahteraan dan keadilan atau wakil dari pemodal? Sejatinya, pencerahan tidak boleh sekedar jubah ia merupakan kesedaran untuk kesejahteraan bersama. ***
