 |
| Wakil Ketua Fraksi Bintang Demokrat, Haryadi Ahmad |
Penolakan ini, karena belum ada kondisi yang dinilai bermasalah terhadap kebijakan pembangunan di daerah.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Fraksi Bintang Demokrat, Haryadi Ahmad, Sabtu (26/04/2025).
Menurut Haryadi, penyampaian beberapa pimpinan partai tidak berdasar. Selain itu, hak angket juga dianggap terlalu dini untuk pemerintahan yang berusia baru seumur jagung.
"Hak angket diperlukan jika ada dugaan kebijakan yang melanggar peraturan perundang-undangan, terutama untuk kebijakan yang strategis dan berdampak luas terhadap masyarakat," ungkapnya.
Politisi Partai Bulan Bintang ini memandang, kebijakan Gubernur Sherly Laos dan Wagub Sarbin Sehe, untuk saat ini patut diapresiasi, karena ada beberapa kebijakan yang begitu populis.
"Memberangkatkan Jamah haji dengan pesawat charter, ada uang saku masing-masing Rp 1 juta yang dibiayai melalui APBD. Belum lagi pendidikan gratis untuk SMA, SMK, SLB, dan kesehatan gratis. Ini harus diapresiasi," ujarnya.
Haryadi menambahkan, wajah pemerintah saat ini selalu dengan kebijakan yang pro terhadap rakyat, sehingga hak angket belum urgen.
"Jika kebijakan saat ini pro dengan rakyat, apa yang mau diangketkan," pungkasnya. (red)
